Selasa, 29 Januari 2013

Disparitas Pendapatan

Oleh Meuthia Ganie-Rochman

Salah satu penyakit ekonomi serius yang dihadapi Indonesia adalah ketimpangan yang meningkat cukup tinggi selama 10 tahun terakhir, tecermin dari angka terakhir Rasio Gini 0,41.

Sejumlah analis mengatakan, angka ketimpangan dalam kenyataannya lebih tinggi lagi karena indikator pengeluaran bias dan tak sensitif terhadap pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas. Memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan keparahan kemiskinan. Berbagai pihak mengaitkan ketimpangan dengan pola pembangunan yang tak berpihak ke kelompok miskin. Seberapa seriuskah masalah ketimpangan yang kita hadapi?

Ada tiga perspektif dalam melihat ketimpangan. Pertama, semata sebagai gambaran distribusi hasil pembangunan. Dari angka ketimpangan terlihat berapa persen penduduk dalam strata pendapatan atas, menengah, dan rendah menguasai aset dalam masyarakat. Perspektif ini baru memberi gambaran persentase, karena arti dan akibat ketimpangan dalam konteks suatu negara belum terlihat. Bisa saja angka ketimpangan tinggi terjadi di negara berpendapatan nasional cukup tinggi dengan angka orang miskin kecil, seperti terjadi di negara industri maju sebelum krisis. Jika ada isu moral yang muncul adalah keadilan. Pada tingkat kebijakan, angka ketimpangan biasanya digunakan untuk menilai persebaran pajak dan subsidi. Di Indonesia, contohnya, subsidi BBM yang diletakkan dalam tarik-menarik antara efisiensi dan dampak ke golongan bawah. Sering karena perspektif ini sederhana, pengambil kebijakan mengambil tindakan sederhana seperti pemberian pelbagai subsidi bagi orang miskin.

Perspektif kedua, melihat ketimpangan dalam konteks kaitan antara sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi atau sektor yang menjadi basis ekonomi kelas menengah atas dengan kegiatan ekonomi rakyat lemah. Perspektif ini lebih kompleks karena sudah menganalisis sektor ekonomi yang ada dalam masyarakat. Isu moralnya, seberapa jauh sektor "kelas atas" mendapat kemudahan dalam kebijakan pemerintah; atau, seberapa jauh sektor "atas" meneteskan pertumbuhan ke sektor rakyat.

Di Indonesia perspektif ini berguna untuk melihat untung- rugi mempunyai basis ekonomi berdasarkan ekstraksi SDA. Ekspor Indonesia masih bergantung komoditas SDA yang 65,2 persen dari total ekspor. Sektor ini mencerminkan ketimpangan karena bersifat rantai pendek, artinya tak banyak sektor lain yang digerakkan olehnya. Penyerapan tenaga kerja terbatas karena sifatnya terstruktur ketat dan dijual ke luar negeri dengan pengolahan minim. Ini berbeda dari manufaktur yang perlu lebih banyak kaitan dengan sektor lain.

Sektor pertambangan tak secara langsung mencekik sumber daya publik yang diperlukan industri lain, tetapi industri ekstraktif membuat pemerintah malas membangun industri manufaktur yang lebih sulit. Laporan Bank Dunia menyebutkan terjadinya penyusutan industri manufaktur, terutama sektor yang pernah jadi unggulan (garmen, alas kaki). Di Indonesia, industri ekstraktif bahkan jadi alat pembiayaan politik partai dan pemimpin daerah. Laporan ini juga menyebutkan kemungkinan dampak ketimpangan harga dan pendapatan dari signifikannya industri ekstraktif.

Perspektif ketiga, melihat ketimpangan dari karakter pelayanan publik. Ketimpangan muncul karena pelayanan publik yang buruk bagi kalangan bawah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, akses kredit. Ini membuat mereka tak bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Perspektif ini memberi kemungkinan analisis lebih luas seperti ketimpangan sosial. Misalnya, tingkat pendidikan dan pengetahuan kalangan bawah menghambat mereka masuk ke institusi keuangan modern.

Perspektif ini memberi kemungkinan melihat masalah pelayanan publik bukan hanya persoalan pengadaan, melainkan kesesuaian dan kualitas. Sekolah seperti apakah yang disediakan bagi golongan miskin? Apakah sesuai kebutuhan untuk menghadapi tantangan hidup mereka? Apakah sekolah keterampilan sebagai alternatif sekolah umum sudah tersedia dan relevan dengan kebutuhan? Balai latihan kerja milik pemerintah jauh dari memadai dan tidak kontekstual. Puskesmas tak mampu jadi pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan agar rakyat miskin jauh dari penyakit.

Cara terbaik memahami ketimpangan agar dapat mengambil kebijakan tepat adalah menggunakan ketiga perspektif. Perspektif pertama sebagai dasar informasi, perspektif kedua untuk memahami struktur ekonomi, dan perspektif ketiga untuk mengetahui aspek institusional dalam pembangunan. Bahkan, OECD dalam pertemuan tahun lalu masih mengingatkan bekerjanya faktor institusional dalam ketimpangan. Kebijakan mengatasi ketimpangan bisa dilakukan sejalan kebijakan pembangunan ekonomi seperti program pelatihan yang kontekstual dengan menggunakan dana pendidikan yang besar itu. Pemerintah juga bisa memperbaiki institusi pasar bagi ekonomi rakyat, dan ini jauh lebih baik dibanding skema pemberian kredit selama ini.

M Ganie-Rochman Sosiolog Organisasi, Mengajar di Universitas Indonesia
(Kompas cetak, 29 Jan 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar